Sanubari Panas: Myanmar Disebut Tak akan Mau Selidiki Genosida Rohingya

Tuesday, October 9, 2018

Myanmar Disebut Tak akan Mau Selidiki Genosida Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Utusan PBB urusan HAM mengatakan pemerintah Myanmar "tidak akan bisa dan tidak akan mau" menyelidiki pelanggaran terhadap muslim Rohingya.

Pelapor khusus PBB Yanghee Lee yang dilarang memasuki wilayah Myanmar sejak Desember lalu mengatakan pemerintah negara itu tidak memperlihatkan kemampuan untuk melakukan penyelidikan tak berpihak terhadap kekerasan yang dialami oleh Muslim Rohingya.

Dia mengatakan pemerintah Myanmar baru mengambil "langkah-langkah terbatas dan tidak cukup".

"(Myanmar) tidak bisa dan tidak mau melakukan kewajiban melakukan penyelidikan yang kredibel, sepenuhnya, independen dan imparsial serta melakukan langkah-langkah hukum," ujar Lee dalam laporan yang diunggah di akun Twitternya pada Senin (8/10).

Yanghee Lee merujuk pada keputusan Myanmar untuk mendirikan komite penyelidikan sendiri atas dugaan kejahatan terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Dia menambahkan bahwa penolakan Myanmar bertanggung jawab ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Kejahatan Internasional harus bertindak demi keadilan.

"Tanggung jawabnya sekarang adalah masyarakat internasional mengambil tindakan," katanya. "Penundaan terhadap itu merupkan penghinaan terhadap keadilan yang hanya akan memicu aksi kekerasan lain."

Yanghee Lee memberi rekomendasi agar PBB "membawa situasi di Myanmar ke Mahkamah Kejahatan Internasional secepatnya".

Misi pencari fakta PBB meminta agar petinggi Myanmar diselidiki atas dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terkait operasi terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Operasi militer ini memaksa lebih dari 700 ribu warga kelompok minoritas ini melarikan diri ke Bangladesh.

Pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan itu dan menyebut badan PBB itu berpihak.

Bagian utara negara bagian Rakhine dinyatakan tertutup sejak kekerasan terhadap warga Rohingya terjadi pada Agustus 2017. Wartawan dan pengamat hanya diizinkan berkunjung dalam periode waktu singkat dan ditemani oleh pejabat pemerintah.

Para penyelidik PBB, yang menulis laporan pencari fakta, tidak diizinkan masuk ke wilayah Myanmar. Yangee Lee dilarang ke Myanmar sejak mengemukakan kritik keras atas perlakuan pemerintah Myanmar pada warga Rohingya.

Myanmar Disebut Tak akan Mau Selidiki Genosida Rohingya

Militer Myanmar bersikeras bahwa operasi di negara bagian Rakhine harus dilakukan karena bertujuan mengatasi militan Rohingya.(Reuters/Soe Zeya Tun)

Lee mengatakan telah meminta izin kepada pemerintah India untuk bertemu dengan pengungsi Rohingya di wilayah itu, namun belum dikabulkan.

Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang sebelumnya menjadi ikon demokrasi masyarakat internasional, dikecam keras karena menolak untuk mengkritik militer Myanmar.

Pencari fakta PBB mencatat bahwa upaya pemerintah Suu Kyi untuk menutupi fakta telah memperburuk situasi yang dialami oleh warga Rohingya.

Lee juga mengemukakan kekhawatiran akan kebebasan media di Myanmar setelah wartawan Reuters dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun karena menulis artikel mengenai peran militer negara itu dalam pembantaian 10 pria Rohingya di desa Inn Din, Rakhine.

Militer Myanmar menyangkal hampir seluruh tuduhan genosida itu dengan menegaskan bahwa "operasi pembersihan" itu harus dilakukan untuk mengatasi militan Rohingya. (yns)