FOTO : Buih dan Busa, Polusi Kali Bekasi

[unable to retrieve full-text content] Buih berbusa-busa tampak memenuhi permukaan Kali Bekasi akibat pencemaran disebabkan limbah baik rumah tangga maupun industri. October 20, 2018 at 12:19AM via CNN Indonesia https://ift.tt/2PJU5Of If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Demokrat Minta Dana Kelurahan Jokowi Cair Usai Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo untuk menunda pengucuran dana kelurahan, yang direncanakan cair tahun depan, agar dicairkan selepas pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dana kelurahan ini berbeda dengan dana desa yang sudah ada sejak 2015 lalu. "Jokowi kalau demokratis maka dana itu baiknya dicairkan setelah pilpres selesai bulan April 2019. Jangan menjelang pilpres," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/10). Ferdinand mengatakan bila dana tersebut cair sebelum Pilpres 2019, Jokowi berpotensi dilaporkan menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih simpati masyarakat. Jokowi bersama Ma'ruf Amin adalah calon presiden dan wakil presiden nomor 01. "Jokowi secara vulgar memperalat kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya dalam politik ini. Saya pikir ini hal yang tidak patut," ujarnya. Menurut Ferdinand, saat Pilkada saja para kepala daerah yang maju kembali sebagai petahana dilarang mengucurkan bantuan menjelang pemumgutan suara. Dia pun menegaskan agar mantan wali kota Solo itu tak mengucurkan dana kelurahan jelang Pilpres 2019. "Kita tahu pilkada, semua kepala daerah dilarang mengucurkan bantuan bila kepala daerah ikut pilkada menjelang pemungutan suara," kata dia. Pemerintah bakal memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendatang. Presiden Joko Widodo mengatakan kucuran dana itu dilakukan sebab banyak keluhan masyarakat terkait dana untuk kelurahan. "Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi. Kebijakan ini diharapkan membuat aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. "Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya," ujarnya. Sebelum dana kelurahan, pemerintah lebih dulu mengucurkan anggaran bagi seluruh desa di Indonesia sejak 2015. Dana desa guna meningkatkan kesejahteraan warga desa. Anggarannya terus bertambah. Dimulai Rp20 triliun tiga tahun lalu, Rp47 triliun di tahun 2016, dan Rp60 triliun di tahun 2017 dan 2018. Angkat itu disebut bakal meningkat pada 2019. (fra/ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 12:37PM via CNN Indonesia https://ift.tt/2NOUxcg If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Gerindra: Dana Kelurahan Jokowi Politis tapi Tak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 mendatang bersifat politis. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan berjalan efektif buat mendulang suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Ini bagian cara dari pemilu (pemilihan umum), pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos (bantuan sosial) ke mana-mana," kata Andre saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (19/10). Menurutnya, kebijakan dana kelurahan ini tidak akan mengubah persepsi masyarakat yang kadung menginginkan perubahan. Andre mengklaim desakan perubahan kerap dilontarkan masyarakat. "Enggak akan efektif karena masyarakat ingin perubahan. Di Padang getaran masyarakat ingin perubahan luar biasa," ujarnya. Andre mempertanyakan asal uang yang akan digunakan Jokowi untuk dikucurkan ke kebijakan dana kelurahan. Dia pun menyindir, apakah Jokowi akan kembali menambah jumlah utang negara untuk dikucurkan ke dana kelurahan. "Terserah dia (Jokowi), mau pakai duit apa, utang?" katanya. Pemerintah bakal memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendatang. Jokowi mengatakan kucuran dana itu dilakukan sebab banyak keluhan masyarakat terkait dana untuk kelurahan. "Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi. Kebijakan dana kelurahan, kata Jokowi, bakal diikuti pembentukan aturan operasional bersama dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran. "Sebentar lagi akan kami revisi Peraturan Pemerintah (PP)-nya, baru kami hitung-hitung enggak tahu dapat lima atau empat persen. Nanti akan kami putuskan," ucapnya. (mts/ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 12:29PM via CNN Indonesia https://ift.tt/2OBp3vk If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

KPU Ralat Laporan Dana Kampanye PSI Jadi Rp4,9 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengklarifikasi laporan dana awal kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada Selasa (16/10). Saat itu, KPU menyampaikan bahwa LADK partai pimpinan Grace Natalie sebesar Rp185 miliar. Namun sebenarnya, LADK PSI sebesar Rp4,9 miliar. "KPU hari ini mengklarifikasi keterangan yang kemarin disampaikan, kepada Komisi II juga akan disampaikan bahwa data yang disampaikan belum terkoreksi," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10). Arief menjelaskan, pada 23 Septermber 2018 lalu PSI memang menyampaikan LADK sebesar Rp 185 miliar. Namun, kemudian dikoreksi pada 26 September 2018 yang nilainya sebesar Rp 4,9 miliar. Arief menyampaikan bahwa PSI juga mengakui terdapat kesalahan penulisan pada laporan pertama. Dalam RDP beberapa waktu lalu, KPU mengutip angka yang pertama kali diserahkan. "KPU kemarin dalam laporan RDP itu tidak mengutip laporan yang kedua jadi baru mengutip laporan yang pertama, jadi (dana) klarifikasinya belum dikutip," kata dia. Meskipun terjadi kesalahan dan ralat data, hal ini tidak menimbulkan masalah selama dana yang dilaporkan dan diterima PSI berasal dari dana yang sumbernya jelas. Lain halnya jika dana tersebut berasal dari hasil korupsi atau pihak asing. "Kalau ternyata sumber dana kampanye dari hasil korupsi. Itu adalah pidana, ada hukumannya," Kata Arief. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengakui jika pihaknya melakukan kesalahan terkait jumlah LADK, yakni Rp185 miliar. Namun karena masih ada kesempatan memperbaiki, maka PSI mengoreksi pada 26 September menjadi Rp4,9 miliar. Angka ini juga telah diumumkan di situs KPU. "Tanggal 26 September, sudah kami masukkan dana awal kami sebesar Rp 4,9 miliar dan pada tanggal 28 September, KPU juga sudah mengumumkan di website-nya angka itu," kata Juli. (fhr/ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 12:00PM via CNN Indonesia https://ift.tt/2S5oQPt If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Hamilton Masih Digdaya di Latihan Bebas 2 GP Amerika Serikat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pebalap Lewis Hamilton masih menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP II), dalam seri ke-18 Grand Prix Formula One (F1) 2018 di Amerika Serikat. Namun demikian catatan waktunya saat mengitari lintasan Circuit of The Americas, di Austin, Negara Bagian Texas sedikit menurun ketimbang sesi pertama. Sebagaimana dilansir crash.net, Sabtu (20/10), pada sesi latihan bebas kedua Hamilton menorehkan catatan waktu 1 menit 48,716 detik. Dia lebih lambat daripada kesempatan pertama yang berhasil membukukan catatan waktu 1 menit 47,5 detik. Pada posisi dua ditempati oleh pebalap tim Red Bull Toro Rosso Honda, Pierre Gasly. Dia mencatatat waktu 1 menit 49,012 detik. Sedangkan pada posisi ketiga masih diduduki oleh pebalap tim Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen. Catatan waktunya lebih lambat 1,082 detik dari Hamilton dan Pierre. Posisi di bawah Verstappen ditempati oleh pebalap tim McLaren F1, Fernando Alonso. Selisih waktu dengan tiga posisi di atasnya lumayan jauh, yakni 3,012 detik. Hasil latihan bebas pertama FP II Formula One GP Amerika Serikat 2018: 1. Lewis Hamilton 1:48.716 2. Pierre Gasly 1:49.012 3. Max Verstappen 1:49.082 4. Fernando Alonso 1:51.012 5. Nico Hulkenberg 1:51.492 6. Brendon Hartley 1:52.043 7. Marcus Ericsson 1:52.354 8. Stoffel Vandoorne 1: 52.638 9. Kimi Raikkonen 1: 52.727 10. Sebastian Vettel 1: 53.196 (ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 11:53AM via CNN Indonesia https://ift.tt/2ypxznj If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Data dan Fakta Jelang Derby Della Madonnina Inter vs Milan

[unable to retrieve full-text content] Berikut data dan fakta jelang pertandingan lanjutan Liga Italia Inter Milan vs AC Milan yang dikenal sebagai Derby Della Madonnina. October 19, 2018 at 10:34PM via CNN Indonesia https://ift.tt/2CtePG4 If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Kasus Fahri Hamzah, Polisi Periksa Sohibul Iman Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi bakal memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman, untuk diperiksa terkait laporan dugaan pencemaran nama baik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Adi Deriyan mengatakan pemanggilan Sohibul akan dilakukan pekan depan. Hanya saja Adi tidak menyebutkan hari dan tanggal pastinya. Sohibul sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada Selasa (16/10) lalu. Namun, dia mangkir dari pemeriksaan. "Kayaknya hari ini pemanggilan hari ini ya, (untuk) pemeriksaan minggu depan," ujar Adi saat dihubungi pewarta, Jumat (19/10). Pemanggilan tersebut, kata Adi, bertujuan untuk melanjutkan pemeriksaan guna menggali kembali sejumlah keterangan yang diberikan Sohibul kepada penyidik. Ia mengatakan kemungkinan bakal ada sejumlah pertanyaan baru dan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan sebelumnya. "Ya karena sudah naik ke penyidikan kan penting harus digali lagi unsur pidananya," ujar dia. Diketahui Sohibul dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh Fahri Hamzah. Laporan itu terdaftar dalam nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018. Fahri melaporkan Sohibul setelah dia berbicara tentang Fahri pada wawancara dengan CNN Indonesia TV beberapa bulan lalu. Saat itu Sohibul menyebut Fahri berbohong dan membangkang kepada partai. Dalam laporan ini Sohibul dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP. (SAH/ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 10:26AM via CNN Indonesia https://ift.tt/2Pd3Xmy If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.

Perindo Berkeras Calegnya Tak Langgar Aturan Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Perindo mengklaim salah satu kader mereka yang juga calon legislatif di DKI Jakarta, David H. Rahardja tak melanggar aturan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sekretaris Perindo Ahmad Rofiq menyatakan perbuatan kadernya itu bukan bagi-bagi sembako, melainkan bazar murah. "Dari hasil investigasi Partai Perindo, saudara David tidak melakukan pelanggaran, David tidak melakukan pembagian sembago tetapi melakukan bazar murah," kata Rofiq melalui pesan singkat, Jumat (19/10). David H. Rahardja merupakan caleg DPRD DKI Jakarta dari Perindo. David ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Utara, atas dugaan tindak pidana pemilu. Penetapan tersangka itu bersumber dari dugaan kegiatan pembagian minyak goreng yang dilakukan oleh David di masa kampanye Pemilu 2019. Rofiq mengatakan pihaknya bakal memberikan bantuan hukum kepada David dalam perkara ini, salah satunya dengan mengirim pengacara untuk mendampinginya. "Kita yakin pengadilan akan mempelajari kasus ini dan David bisa melanjutkan tugasnya sebagai caleg partai," imbuh Rofiq. Status tersangka itu diberikan setelah penyidik memeriksa David untuk menggali keterangan. Selain itu penyidik juga telah memeriksa sejumlah bukti, olah tempat kejadian perkara, dan keterangan sejumlah saksi. "David H Rahardja terjerat perkara dugaan tindak pidana pemilu, pembagian minyak goreng dalam kampanye," kata Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu, Benny Sabdo melalui keterangan tertulisnya. Akibat perbuatannya tersebut, David diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 280 ayat (1) huruf i yang menyatakan peserta pemilu tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. (bin/ayp) Bagikan :   Let's block ads! (Why?) October 20, 2018 at 09:45AM via CNN Indonesia https://ift.tt/2yPxMQ9 If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an em Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.