Sanubari Panas: BPS Sebut Impor Turun Bukan karena Kebijakan Pemerintah

Monday, October 15, 2018

BPS Sebut Impor Turun Bukan karena Kebijakan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan penurunan impor pada September bukan disebabkan kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah, melainkan lebih karena pola tahunan.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menyebutkan impor barang konsumsi pada September tercatat US$1,32 miliar, atau menurun 14,97 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 terhadap 1.147 barang konsumsi sebagai upaya pembatasan impor. Namun, tidak semua barang konsumsi tersebut mengalami penurunan impor yang signifikan.

Komoditas impor yang menurun didominasi oleh bahan pangan, seperti beras dari Thailand, daging beku dari India, dan susu bubuk dari Selandia Baru.

Menurut dia, memang ada pola setiap tahun, di mana impor barang konsumsi Agustus menuju September mengalami penurunan.

"Jadi bisa dibilang kebijakan PPh 22 impor masih belum terlalu berpengaruh karena berlaku di awal September. Volumenya impor barang konsumsi yang kami catat memang menurun, dari 798,8 ribu ton menjadi 637,2 ribu ton," jelas Yunita, Senin (15/10).

BPS: Kebijakan B20 Belum Berdampak

Terkait impor migas, BPS mencatat penurunan nilai impor migas secara bulanan sebesar 25,2 persen dari US$3,05 miliar menjadi US$2,28 miliar. Namun menurut dia, penurunan itu diperkirakan bukan berasal dari kebijakan pencampuran biodiesel terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), atau biasa disebut B20.

Ini terlihat dari data yang dicatat BPS, yakni impor minyak mentah, produk minyak, dan gas seluruhnya mengalami penurunan. Untuk minyak mentah, Yunita bilang nilainya menurun 31,9 persen dan volumenya menurun 30,01 persen secara bulanan. Hal itu belum tentu seluruh minyak mentah ini akan diproses menjadi Solar.

Begitu pula dengan gas, nilai impor dan volumenya masing-masing menurun 14,3 persen dan 18,6 persen. Sampai saat ini, BPS masih meminta penjelasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penurunan impor ini di tengah harga minyak yang merangkak US$5,52 per barel sepanjang bulan lalu.

"Dengan kebijakan B-20, ini belum terlalu kelihatan, harapannya paling tidak impor diesel ini berkurang. Mudah-mudahan ini membantu penurunan impor kedepannya," jelas dia.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat lain. Ia bilang, kebijakan kenaikan PPh 22 impor sudah berpengaruh terhadap neraca perdagangan September. Meski memang, neraca perdagangan migas masih menjadi perhatiannya yang utama.

"Kami tentu berharap dengan B20 bisa menurunkan konsumsi, sehingga nanti akhir tahun bisa tercapai positif. Tetapi trennya sudah benar, meski rate-nya harus akselerasi lebih cepat," imbuh dia.

Defisit neraca perdagangan menjadi perhatian pemerintah lantaran menyebabkan defisit transaksi berjalan. Akhir kuartal II kemarin, defisit transaksi berjalan sudah menyentuh 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, transaksi berjalan yang mumpuni diperlukan demi memupuk devisa yang berguna untuk menahan laju depresiasi rupiah.

Untuk itu, pemerintah keluar dengan dua solusi untuk menahan impor. Yakni, menaikkan tarif PPh 22 impor untuk 1.147 golongan pos tarif dan melakukan kebijakan B-20 yang diharapkan bisa menekan impor migas US$2 miliar hingga US$2,5 miliar hingga akhir tahun ini. (glh/lav)