Sanubari Panas: Migrant Care Desak Pemerintah Perbarui Data Pemilih TKI

Sunday, October 7, 2018

Migrant Care Desak Pemerintah Perbarui Data Pemilih TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Migrant Care menyoroti soal hak suara warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Lembaga swadaya masyarakat ini menilai data pemilih yang ada di luar negeri perlu dimutakhirkan dengan akurat oleh penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, menanggapi jumlah pemilih di luar negeri yang jumlahnya relatif besar, yakni sekitar 2 juta jiwa. Pasalnya, data yang dihimpun pihaknya berbeda dengan data yang diperoleh penyelenggara pemilu.

Menurut dia, pembaruan data perlu dilakukan agar tidak ada kerugian bagi pemilih, atau kecurigaan kecurangan dalam pemilu 2019.

"Ada persoalan data. Hanya Tuhan yang tahu berapa sesungguhnya buruh migran di luar negeri," kata Anis dalam forum diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).

Ia mengungkapkan jumlah WNI yang bekerja di luar negeri saat ini mencapai sekitar 9 juta jiwa. Angka terakhir ini juga, kata Anis, diamini oleh Bank Dunia.

Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding data 2009 yang sekitar 7 juta jiwa. Pada 2000, jumlah TKI diketahui sekitar 4 juta jiwa, atau dua kali lipat dari jumlah TKI pada 1990 yang hanya 2 juta jiwa.

"Survei Bank Dunia 2019 bahkan, dan itu juga dipresentasikan oleh kami dan Kemnaker diperkirakan buruh migran kita itu sekarang sudah 9 juta," kata dia.

Lebih jauh, Anis menyampaikan bahwa WNI yang bekerja di Malaysia saja jumlahnya sekitar 2,5 juta jiwa. Dengan demikian, jika data daftar pemilih tetap di luar negeri hanya sekitar 2 juta jiwa itu sama saja hanya mengakomodir WNI yang berada di Malaysia.

"Kalau jumlah DPT hanya 2 juta, itu hanya mengakomodirnya suara migran di Malaysia," kata dia.

Menurut Anis simpang siurnya data pemilih luar negeri tidak lepas dari tata kelola data keimigrasian yang bermasalah oleh pemerintah.

"Jadi, artinya kita mempunyai persoalan dasar dalam tata kelola migrasi yang mengakibatkan warga negara kita yang bekerja di luar negeri, ada dokumen atau tidak, itu belum didapat secara komprehensif oleh pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri sebanyak 2.049.791 jiwa untuk Pemilu 2019. Rincianya, sebanyak 984.491 merupakan laki-laki. Sedangkan 1.065.300 pemilih lainnya merupakan perempuan.

Terkait perbedaan data ini, Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri (LN), Wajid Fauzi, mengatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terus melakukan pemeriksaan data. Mereka akan melaporkan pada 15 Oktober 2018.

"Saat ini PPLN masih memperbaiki. Pokja meminta 15 Oktober PPLN melaporkan apa yang terjadi," kata Wajid dalam diskusi tersebut. (fhr/lav)