Sanubari Panas: Kegelisahan Konsumen Meikarta usai KPK Tangkap Bos Lippo

Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro terkait suap pengurusan izin megaproyek Meikarta sontak membuat konsumen gelisah.

Hal ini setidaknya dirasakan oleh Nirmala (32), seorang ibu rumah tangga yang terlanjur membayar uang muka (Down Payment/DP) dan cicilan atas satu unit apartemen Meikarta yang dibelinya sejak akhir tahun lalu. Kepada CNNIndonesia.com, Nirmala membagi kegelisahannya itu.

Ia mengisahkan, semula tertarik membeli unit apartemen Meikarta karena proyek perumahan dari Lippo Group itu menawarkan program DP nol persen. Calon pembeli hanya dibebankan uang pemesanan sebesar Rp2 juta per unit. Selain itu, harga dan konsep hunian juga dirasa cukup menjanjikan.

Ketertarikannya kian membumbung ketika banyak iklan Meikarta menghiasi berbagai media pemberitaan. Selain itu, antusias kebanyakan masyarakat dirasanya juga cukup tinggi, sehingga ia kian percaya diri untuk ikut membeli hunian berkonsep kota modern di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat itu.

"Fisik belum ada, makanya harganya masih murah. Nanti kalau tower-tower sudah jadi, jalur LRT juga sudah jadi, dijamin harganya pasti melambung tinggi. Begitulah kira-kira kalimat dari sales-sales Meikarta yang membuat saya tertarik," ceritanya, Selasa (16/10).

Walhasil, ketertarikannya itu membuatnya resmi membeli satu unit apartemen di Meikarta. Unit apartemen yang dibelinya berada di Tower E dengan tipe hunian yang memiliki dua kamar tidur.

Namun, belum sampai pembayaran cicilan berlangsung, ia mendapat kabar mengganjal dari pihak pemasaran Meikarta. DP nol persen yang semula dijanjikan, tiba-tiba diingkari.

"Ternyata saat membayar, saya diberitahu bahwa DP tidak nol persen, melainkan 10 persen dari harga unit," ungkapnya.

Ketika mendengar perubahan ketentuan itu, Nirmala mengaku kecewa. Sebab, 'iming-iming' yang dijanjikan mendadak berubah dan cukup merepotkan dirinya.

Namun, keinginannya memiliki hunian baru dengan konsep yang ditawarkan Meikarta rupanya masih cukup membuatnya optimis bahwa pembelian ini merupakan langkah yang tepat.

Akhirnya, ia buru-buru mencari alternatif sumber dana. Kala itu, ia mau tidak mau harus mencairkan deposito bank yang dimilikinya.

"Saya sangat terkejut, tapi mau bagaimana lagi, sudah mengantri panjang dan unit sisa sedikit. Maka saya langsung minta deposito dicarikan dan harus kena penalti, demi melunasi DP malam itu juga," katanya.

Saat itu, ia membayar DP sebesar Rp48 juta, sehingga total dana yang dikeluarkan untuk memesan satu unit apartemen Meikarta sebesar Rp50 juta. Setelah itu, ia mulai membayar cicilan sebesar Rp4,3 juta per bulan.

Kegelisahan Konsumen Meikarta usai KPK Tangkap Bos Lippo

Ilustrasi Meikarta. (Dok. Meikarta)

Cicilan itu dibayarkan dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari sebuah bank swasta. "Totalnya, saya sudah mencicil selama 10 bulan sejak November 2017," ucapnya.

Sayangnya, ketika hunian belum juga selesai terbangun, kini beredar kabar OTT KPK yang menyebut pejabat Bekasi menerima suap dari pengembang Meikarta. "Setelah mendengar kabar berita suap tersebut, jujur saja saya menjadi sangat pesimis," ungkapnya.

Padahal, pihak Meikarta menjanjikan pembangunan akan segera terselesaikan dan serah terima kunci unit apartemen bisa dilakukan pada November mendatang.

Seperti halnya Nirmala, Indra (29), seorang pegawai bank swasta di Jakarta juga memiliki pengalaman tak enak dengan pembelian unit apartemen Meikarta. Namun, Indra mengaku perjalanan pembeliannya belum sejauh Nirmala.

"Saya baru bayar booking fee Rp2 juta. Waktu itu masih ingin menunggu kabar kelanjutannya. Tapi sekarang tidak tertarik soalnya beritanya tidak baik," ucapnya.

ngin Uang Kembali

Tak ingin kecewa untuk kedua kalinya, Nirmala mengaku langsung menghubungi pihak pemasaran Meikarta. Ia meminta agar DP dan cicilan yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan (refund).

"Saya sudah mencoba menghubungi marketing, tetapi dia cuma bilang coba hubungi saja Call Center Meikarta. Setelah ditelusuri, ternyata dia sudah resign. Pantas saja jawabnya sudah malas-malasan," terangnya.

Sampai saat ini, Nirmala mengaku sudah berusaha mengontak beberapa pihak pemasaran Meikarta yang tersebar di ibu kota. Informasi yang didapatnya mengatakan bahwa pembeli akan mendapat kompensasi bila serah terima kunci tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

"Tapi mereka sama sekali tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya bilang akan dapat kompensasi 1 persen dari nilai cicilan yang tersisa," katanya.

Namun, kabar terakhir yang didapatnya menyebutkan bahwa pembeli bisa mendapat refund atas cicilan yang telah dibayarkan. Sayangnya, hanya cicilan yang akan dikembalikan, tapi tidak berlaku untuk DP yang sudah dibayarkan.

"Saya merasa sangat kecewa. Mau lanjut cicilan salah, mau refund juga salah. Lippo Group kan besar, tapi kok kesannya seperti perusahaan abal-abal ya?" keluhnya.

Sampai sejauh ini, Nirmala mengaku akhirnya pasrah dan ingin segera mengajukan permintaan refund. Namun, terbatasnya informasi terkait prosedur dan ketentuan refund pembelian membuatnya belum mengajukan proses itu.

Seperti halnya Nirmala, Indra mengaku juga ingin menagih kembali uang pemesanan yang telah disetornya. Rencananya, ia akan mendatangi kantor Meikarta di Cikarang pada akhir pekan ini. "Iya, rencananya datang langsung ke sana," pungkasnya (agi)