Sanubari Panas: KontraS: Isu HAM Era Jokowi Dikalahkan Ambisi Infrastruktur

Friday, October 19, 2018

KontraS: Isu HAM Era Jokowi Dikalahkan Ambisi Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyatakan, isu Hak Asasi Manusia (HAM) belum menjadi prioritas di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama empat tahun masa pemerintahan, Yati tak melihat komitmen dari Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi.

"Saya tegaskan, pemerintahan Jokowi terlihat tidak menjadikan isu HAM sebagai prioritas. Dikalahkan ambisi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur," ujar Yati di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (19/10).

Istana telah mengklaim pemerintahan Jokowi telah berkomitmen dalam menuntaskan dugaan pelanggaran HAM, misalnya seperti kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan pemerintahan Jokowi sudah tegas menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.

"Kalau kemudian Polri belum berhasil mengungkap pelaku di balik itu, itu tidak bisa dibebankan kepada Presiden. Tanya ke Kapolri, permasalahannya apa? Polri pasti punya jawaban kasus Novel apakah kesulitan penyidikan atau yang lain. Itu porsi Kapolri," kata Johan kepada CNNIndonesia.com.

Yati mengatakan kegagalan penuntasan kasus HAM tak lepas dari kompromi politik yang dilakukan Jokowi. Hal itu semata dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu.

Sikap itu terlihat dari penunjukan Wiranto sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan. Padahal Wiranto, menurut Yati, termasuk salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Bahkan Pak Wiranto diserahi mandat untuk menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu. Bagaimana bisa?" katanya.

KontraS: Isu HAM Era Jokowi Dikalahkan Ambisi Infrastruktur

Presiden Joko Widodo dianggap tak berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Yati mengatakan, penunjukan Wiranto dalam kabinet menteri Jokowi justru semakin mendelegitimasi status pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Sikap ini juga didorong strategi politik populisme yang kerap dilakukan Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Yati, cenderung fokus pada isu-isu yang tidak akan berdampak pada citra negatif pemerintah.

"Sehingga pemerintahan Jokowi lebih fokus ke pendidikan, diseminasi HAM, dan koordinasi antarlembaga. Sementara untuk isu yang sensitif tidak di-follow up," tutur Yati.

Yati mengakui, Jokowi memang sempat bertemu dengan KontraS dan pihak keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi Semanggi di istana merdeka beberapa waktu lalu. Namun pertemuan itu dinilai Yati tak memiliki tindak lanjut apapun.

Menurutnya, pertemuan itu hanya upaya Jokowi untuk meredam isu-isu pelanggaran HAM yang saat itu sempat santer dibicarakan.

"Itu masih sekadar gimmick politik untuk meredam agar tidak ada citra negatif dari pemerintah. Tapi kalau secara umum diselesaikan kami belum lihat ada kemauan untuk itu," ucapnya.

Padahal di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu tahun, lanjut Yati, Jokowi mestinya bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dengan maksimal.

"Tapi jangan sampai karena ini tahun politik, itu digunakan sebagai modalitas untuk terpilih kembali. Di sisa satu tahun ini harus digunakan sebaik mungkin," katanya. (pris/gil)